Dua Tahun Pemerintahan, Apa yang Dirasakan Warga?

Ilustrasi editorial dibuat dengan bantuan AI. Gambar bersifat konseptual, bukan dokumentasi kegiatan atau gambaran responden survei.

Uang belanja yang cukup, pekerjaan yang layak, dan pelayanan yang mudah menjadi ukuran pemerintahan yang dekat dengan warga. Pengalaman semacam itulah yang membantu membaca rapor dua tahun dari CELIOS.

Laporan menggabungkan survei masyarakat, ahli, dan telaah tim Kabinet Bayangan. Nadanya kritis. Untuk menilainya, periksa pertanyaan, jawaban, dan bukti yang dipakai, bukan hanya menerima atau menolak nilai akhirnya.

Rapor ini evaluasi lembaga independen. Angka surveinya terutama merekam persepsi—penilaian dan pengalaman responden—sehingga berbeda dari pengukuran langsung kemiskinan, pengangguran, atau mutu layanan.

Konsistensi kuesioner menunjukkan keselarasan pertanyaan yang mengukur konsep sama. Ukuran tersebut tidak menjamin keterwakilan sampelnya.

Nilainya berbeda. Apa yang boleh kita simpulkan?

Dalam survei ini, rata-rata penilaian masyarakat terhadap Prabowo adalah 4,6 dari 10; ahli memberi 2,8. Untuk Gibran, nilainya masing-masing 4,9 dan 2,2. Kabinet secara keseluruhan memperoleh 4,7 dari masyarakat dan 2,9 dari ahli.[1, hlm. 7–10]

Dua kelompok memberi penilaian berbeda, tetapi survei belum memastikan penyebabnya. Pengalaman, informasi, dan tolok ukur dapat ikut berperan.

Nilai rata-rata 4,6 dari 10 tidak berarti 46 persen puas. Rata-rata skor dan proporsi orang yang puas adalah perhitungan berbeda.

Di balik nilai, ada urusan rumah tangga

Bagian yang paling dekat dengan pembaca adalah ekonomi sehari-hari. Sebanyak 53% responden merasa ekonomi rumah tangganya lebih buruk daripada setahun sebelumnya; 31% merasa sama saja; dan 16% merasa lebih baik. Pada pertanyaan lain, 82% merasa pajak dan pungutan terlalu berat.[1, hlm. 47–48]

Temuan tentang pekerjaan juga mengarah pada penilaian negatif: 24% menjawab sangat buruk dan 38% menjawab buruk ketika menilai kebijakan mengatasi pengangguran dan membuka pekerjaan. Gabungannya 62%. Angka ini adalah penilaian atas kebijakan, bukan tingkat pengangguran Indonesia.[1, hlm. 47]

Jawaban itu menunjukkan beban yang dirasakan responden. Untuk menghitung pengaruh kebijakan terhadap ekonomi keluarga, pendapatan, harga, usaha, dan perubahan ekonomi lebih luas perlu diperiksa bersama.

Harga dan pekerjaan ingin didahulukan

Ketika diminta memilih tiga hal yang harus segera diperbaiki, 78% responden memilih harga kebutuhan pokok, disusul lapangan kerja dan perlindungan pekerja sebesar 58%. Penegakan hukum dan reformasi birokrasi dipilih 35%.[1, hlm. 49]

Isu yang paling banyak dipilih menunjukkan perhatian responden. Persentase kecil tidak otomatis berarti masalah kurang penting; lingkungan dapat memengaruhi kesehatan dan pendapatan dalam jangka panjang.

Tindak lanjutnya perlu konkret: kebijakan mana meringankan pengeluaran, memperbaiki pekerjaan, dan memudahkan layanan? Data pelaksanaan diperlukan untuk menilai jawabannya.

Program besar perlu diuji dari manfaatnya

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu perhatian utama laporan. Dalam survei masyarakat, 76% responden setuju program dihentikan, 18% tidak setuju, dan 6% tidak tahu. Sementara itu, ahli mendapat pilihan yang lebih terperinci: melanjutkan dengan perbaikan, mempersempit cakupan, menghentikan sementara, atau menghentikan sepenuhnya.[1, hlm. 34–35]

Sebanyak 37 persen ahli memilih penghentian sementara dan 50 persen penghentian penuh. Menjumlahkannya menjadi 87 persen boleh untuk gabungan dua pilihan, tetapi menyebut semuanya menghendaki penghentian permanen mengubah arti jawaban.

Survei juga memuat penilaian terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sebanyak 66% responden masyarakat menyatakan tidak setuju terhadap program tersebut. Di kelompok ahli, 91% tidak setuju atau sangat tidak setuju bahwa program dirancang dan dijalankan secara memadai untuk mencapai tujuannya. Lagi-lagi, kedua pertanyaan menilai hal yang berbeda.[1, hlm. 36]

Penghentian kedua program merupakan rekomendasi CELIOS. Memilih perbaikan, pembatasan, atau penghentian tetap memerlukan evaluasi biaya, keamanan, sasaran, dan manfaat. Penolakan responden mengarahkan pemeriksaan, tanpa menggantikan pengukuran dampak program.

Menilai pemerintah juga menyangkut ruang bersuara

Kebebasan sipil menyangkut kesempatan berpendapat, berkumpul, berserikat, dan memperoleh informasi. Penilaian pemerintahan juga perlu melihat apakah warga dapat memakai hak itu tanpa takut.

Pada pertanyaan perlindungan kebebasan sipil, 36% responden memilih tidak terlindungi atau sangat tidak terlindungi. Sebanyak 21% memilih terlindungi atau sangat terlindungi. Kelompok terbesar, 43%, menjawab “sama saja”.[1, hlm. 38–39]

Sama saja tidak menunjukkan apakah keadaan awal sudah baik atau buruk. Jawaban itu tidak dapat langsung digabungkan sebagai terlindungi. Porsi negatif 36 persen juga belum menjadi mayoritas seluruh responden.

Catatan pembatasan kegiatan, pengaduan, pengalaman jurnalis, dan tindak lanjut lembaga membantu memeriksa kondisi di balik persepsi tersebut.

Skor menteri bukan nilai ujian

Laporan juga memeringkat pejabat kabinet. Purbaya Yudhi Sadewa berada di posisi teratas dalam daftar yang ditampilkan, dengan skor 291. Pada sisi negatif, Bahlil Lahadalia mendapat −159. Angka ini mudah memancing perhatian, tetapi satuannya berbeda dari nilai presiden pada skala 1–10.[1, hlm. 5 dan 9]

Skor menteri berasal dari poin menurut urutan pilihan; peringkat atas mendapat bobot lebih besar. Ia berbeda dari nilai skala 1–10 dan dapat dipengaruhi pengenalan responden serta peristiwa yang paling mereka ingat.

Daftar itu menunjukkan apresiasi dan kritik responden. Penilaian jabatan secara lengkap memerlukan target, hasil layanan, anggaran, masa kerja, dan masalah yang diwarisi.

Dari banyak kegiatan ke manfaat yang terasa

Anggaran terserap menunjukkan uang digunakan. Jumlah porsi, pelatihan, dan bangunan menunjukkan kegiatan terlaksana. Manfaat perlu diperiksa lewat perubahan yang dialami penerima.

Jika pelatihan bertambah tetapi pekerjaan layak belum diperoleh, periksa isi pelatihan, kebutuhan perusahaan, serta hambatan peserta. Mengulang kegiatan belum tentu menyelesaikan penyebab masalah.

Keluhan dan nilai rendah dapat menentukan prioritas pemeriksaan. Pemerintah dapat menjawabnya lewat data terbuka, penjelasan kekurangan, dan perubahan yang bisa dipantau.

Pertanyaan terpenting setelah membaca rapor: perubahan apa yang bisa diperiksa warga dalam kehidupan mereka sendiri?

Pengalaman responden layak didengar dan kesimpulan besar perlu bukti yang sesuai. Membaca keduanya bersama membuat rapor berguna untuk memeriksa kebijakan, melampaui perdebatan tentang nilainya.