Penelitian & publikasi

Buku ini membahas demokrasi asimetris dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia. Pembahasannya mengaitkan dinamika tata kelola pemilu dengan kebutuhan lokal dan penguatan demokrasi yang lebih inklusif serta responsif. Karya ini ditujukan bagi akademisi, penyelenggara pemilu, dan pembaca yang ingin memahami kompleksitas pengelolaan pemilu.

Buku ini mengkaji kebijakan dan pengawasan dana kampanye Pemilu 2024 dengan pembelajaran dari Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Pembahasan meliputi pelaporan dana, rekening khusus, akuntabilitas keuangan, modus pelanggaran, celah regulasi, dan tantangan implementasi. Tujuannya adalah memperkuat transparansi, keadilan kompetisi, dan integritas pengawasan pemilu.

Buku ini menelaah hubungan media sosial dan media mainstream dalam membingkai Pemilu 2024. Pembahasannya mencakup pembentukan opini publik, penyebaran informasi tanpa verifikasi, interaksi kandidat dengan pemilih, serta dampak ruang gema terhadap polarisasi dan kualitas diskusi politik. Buku ini juga menawarkan rekomendasi untuk menghadapi disinformasi dalam proses demokrasi.

Kajian ini membahas pengelolaan dana kampanye pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024, terutama transparansi pelaporan dan pengawasan kampanye di media sosial. Analisis penerimaan dan pengeluaran partai menunjukkan bahwa besarnya dana tidak selalu sejalan dengan keberhasilan elektoral; strategi kampanye, integritas kandidat, dan relevansi program juga berperan. Akun anonim menambah tantangan pengawasan digital. Kajian merekomendasikan penguatan kapasitas KPU dan Bawaslu melalui unit pengawasan digital serta teknologi berbasis data.

Penelitian ini mengkaji peran TikTok dalam demokrasi digital melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Tinjauan pustaka, wawancara pakar, dan analisis konten digunakan untuk memahami pengaruh algoritma For You Page dan interaksi dua arah terhadap penyebaran informasi politik serta pembentukan opini publik. Temuan menunjukkan peluang partisipasi sekaligus tantangan propaganda politik, radikalisme, dan pengawasan konten. Penelitian merekomendasikan penguatan literasi media digital dan strategi menghadapi disinformasi.

Kajian ini meneliti efek ekor jas dalam Pemilu Serentak 2019 dengan metode kualitatif deskriptif dan data sekunder. Dukungan terhadap pasangan calon presiden tidak selalu meningkatkan suara seluruh partai pendukung. Efek tersebut terutama terlihat pada PDIP dan Gerindra sebagai partai pengusung utama. Penelitian juga menemukan pola berbeda: basis massa PKS memberikan dukungan yang menguntungkan Prabowo–Sandi, sehingga arah pengaruhnya tidak semata berasal dari kandidat presiden menuju partai.

Penelitian kualitatif deskriptif ini mengkaji disinformasi dan propaganda digital menjelang Pemilu 2024. Penyebaran hoaks berkaitan dengan ketidakpercayaan terhadap media mainstream, kecenderungan memilih informasi yang sesuai pandangan pribadi, dan rendahnya literasi digital. Inisiatif seperti Turnbackhoax.id membantu masyarakat mengenali serta memverifikasi informasi palsu. Temuan menekankan perlunya pendidikan literasi digital, terutama bagi pemilih pemula, dan kerja sama berbagai pihak untuk menjaga proses pemilu yang adil dan transparan.

Penelitian ini menelaah dilema antara rekapitulasi suara manual berjenjang dan kebutuhan penyampaian hasil pemilu secara cepat melalui SITUNG dan SIREKAP. Pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan dokumen resmi, artikel jurnal, dan buku, yang dianalisis melalui tabulasi, pengelompokan, dan interpretasi. Tiga kendala utama yang ditemukan adalah ketidakjelasan landasan hukum aplikasi, keterbatasan dukungan jaringan, dan kesalahan pengelolaan atau input data. Penyelenggara perlu memperhatikan bahwa data rekapitulasi digital dapat menjadi bukti dalam sengketa pemilu.

Penelitian ini mengevaluasi desain pemilu, penggunaan teknologi informasi, anggaran, serta persoalan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 sebagai bahan refleksi untuk Pemilu 2024. Pendekatan kualitatif deskriptif memanfaatkan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi, dan dokumentasi. Temuan menyoroti kurangnya perhatian terhadap penegakan hukum dalam proses legislasi dan norma yang sulit diterapkan di lapangan. Hasilnya menekankan kebutuhan memperjelas serta menyelaraskan aturan pemilu.

Penelitian ini menganalisis penurunan kualitas demokrasi Indonesia selama pandemi COVID-19 menggunakan pendekatan kualitatif meta-teori. Kajian menyoroti risiko korupsi dalam sektor elektoral, tuntutan mahar politik, dan korupsi kepala daerah untuk kepentingan kampanye. Interaksi elite membentuk hubungan patronase dan klientelisme yang ditopang pemilik sumber daya ekonomi. Faktor tersebut dikaitkan dengan memburuknya kebebasan sipil, pluralisme, dan fungsi pemerintahan.

Penelitian ini mengkaji penurunan standar demokrasi di negara G20 selama pandemi COVID-19 melalui pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis mencakup tren Democracy Index pada 2020–2021, studi kasus, dan wawancara pakar. Temuan menekankan pentingnya dialog serta kerja sama untuk menghadapi penurunan tersebut. KTT G20 di Bali, organisasi masyarakat sipil, dan forum C20 dipandang sebagai ruang untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, partisipasi warga, serta respons kebijakan yang lebih inklusif.

Penelitian ini menganalisis dampak pandemi COVID-19 terhadap pencapaian SDGs di Indonesia melalui analisis bibliometrik dan evaluasi deskriptif. Data dihimpun dengan Publish or Perish dan diolah menggunakan VOSviewer. Pembahasan meliputi dampak sosial ekonomi, pengaruh terhadap tujuan pembangunan, penyesuaian kebiasaan baru, dan pembiayaan setelah pandemi. Besarnya biaya pandemi menjadi tantangan bagi pencapaian target 2030, sehingga diperlukan penyesuaian dalam proses tata kelola pemerintahan.

Artikel ini mengkaji dampak penyelenggaraan pilkada selama pandemi COVID-19 melalui studi pustaka. Pembahasannya menghubungkan kemampuan negara menyelenggarakan pemilihan dengan risiko terhadap demokrasi ketika menghadapi ancaman kesehatan. Pandemi dinilai turut menekan indeks demokrasi pada 2020, termasuk di Indonesia. Kajian menyoroti penyalahgunaan kewenangan petahana, khususnya politisasi bantuan sosial, serta kebutuhan pemeriksaan kesehatan yang ketat bagi petugas pemilihan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.