Ketika Hutan Terbakar, Siapa Menanggung Tagihannya?

Luas lahan terbakar belum menunjukkan seluruh kerugian. Asap dapat mengganggu kesehatan dan pekerjaan jauh dari lokasi api, sementara keluarga menanggung biaya yang tidak selalu tercatat sebagai tagihan rumah sakit.

Nailul Huda dan Bhima Yudhistira Adhinegara menghitung sebagian beban itu dalam laporan CELIOS tentang Januari–Agustus 2026. Angkanya perlu dibaca bersama cakupan dan asumsi berikut.

Api padam, tagihan belum tentu selesai

Sebuah keluarga mungkin tidak kehilangan rumah, tetapi tetap harus berobat, mendampingi orang sakit, dan meninggalkan pekerjaan. Contoh rekaan ini menjelaskan mengapa biaya kebakaran melampaui lahan yang hangus.

Laporan CELIOS mengajak kita memperluas cara menghitung. Untuk Januari–Agustus 2026, penulis memperkirakan kerugian ekonomi sekitar Rp29,54 triliun. Di luar angka itu, laporan menyajikan dua cakupan biaya kesehatan: Rp9,75 triliun untuk skenario diagnosis ISPA, atau Rp93,56 triliun untuk skenario diagnosis ditambah gejala. ISPA adalah infeksi saluran pernapasan akut.

Totalnya menjadi Rp39,29 triliun atau Rp123,10 triliun menurut cakupan kesehatan yang dipilih. Kedua skenario kesehatan tidak dijumlahkan karena kelompok diagnosis sudah masuk skenario lebih luas. Selisih keduanya juga bukan rentang kepastian statistik.

Ada persoalan yang belum tuntas: acuan valuasi ekonomi turut mencakup kesehatan, tetapi laporan belum merinci apakah bagian itu sudah dikeluarkan sebelum biaya kesehatan lain ditambahkan. Total tersebut karena itu disajikan sebagai estimasi CELIOS dengan kemungkinan perhitungan ganda yang masih perlu diperiksa.

Mulai dari lahan, lalu lihat manusia di sekitarnya

Pada grafik yang dikutip CELIOS dari SIPONGI, Kalimantan Barat memiliki luas terbakar terbesar di antara 12 wilayah yang ditampilkan: 38.310,86 hektare. Papua Selatan menyusul dengan 25.838,53 hektare. Satu hektare sama dengan 10.000 meter persegi; angka itu mengukur luas, bukan jumlah orang yang menghirup asap.

Grafik memuat 12 wilayah, bukan seluruh provinsi. Persentase pada tampilan memakai total luas dua belas wilayah itu sebagai pembagi, bukan luas nasional.

Luas terbakar juga tidak menentukan beban kesehatan sendirian. Populasi, prevalensi awal, dan cakupan wilayah dalam model ikut mengubah hasil. Biaya lebih besar belum berarti semua warga terpapar dengan tingkat sama.

Sebaran lahan terbakar belum membuktikan siapa pelaku, izin mana bermasalah, atau besarnya pengaruh proyek tertentu. Pertanyaan tanggung jawab membutuhkan pemeriksaan berbeda.

Kerugian besar dalam rupiah belum tentu paling berat bagi daerah

Gangguan produksi dapat menjalar ke usaha yang bergantung pada pasokannya. Karena itu, kerugian ekonomi dapat melewati batas wilayah tempat api berada.

Tabel ekonomi laporan menempatkan Kalimantan Barat pada penurunan sekitar Rp5,77 triliun, diikuti Papua Barat sekitar Rp4,37 triliun. Namun, urutannya berubah ketika kerugian dibandingkan dengan ukuran perekonomian awal. Di antara unit yang dicantumkan, Papua Barat memiliki proporsi penurunan lebih besar daripada Kalimantan Barat.

Rupiah menunjukkan nilai yang hilang; persentase menunjukkan besar kehilangan dibandingkan ukuran ekonomi awal. Daerah berekonomi besar dapat kehilangan lebih banyak uang dengan beban relatif lebih kecil.

Tabel ekonomi memakai 34 unit provinsi, sementara grafik luas memasukkan wilayah seperti Papua Selatan dan Papua Tengah. Batasnya tidak cocok untuk menghitung biaya per hektare langsung. Rincian model juga belum cukup untuk mengulang seluruh estimasi ekonomi.

Siapa yang akhirnya menanggung beban?

Kerugian nasional tersebar ke keluarga, pekerja, usaha, dan layanan publik. Sebagiannya berupa pengeluaran, sebagian lagi berupa waktu atau pendapatan yang hilang.

Pekerja harian dapat langsung kehilangan pemasukan saat sakit. Pendamping pun dapat melewatkan pekerjaan. Beban ini perlu dicatat meski tidak dibayar kepada fasilitas kesehatan.

Laporan belum membagi lengkap beban rumah tangga, pemberi kerja, BPJS, dan pemerintah. Total kesehatan belum dapat disebut sebagai klaim BPJS atau pengeluaran warga seluruhnya.

Biaya yang ada kuitansinya, dan yang tidak

Biaya langsung mencakup layanan medis, obat, dan perawatan. Biaya tidak langsung mencakup pendapatan pasien atau pendamping yang hilang. Keduanya menunjukkan sisi beban yang berbeda.

Simulasi berikut memakai keluarga rekaan untuk menghubungkan biaya medis, hari tidak bekerja, dan pendapatan hilang. Pengali orang menghitung pihak yang kehilangan penghasilan, bukan jumlah pasien.

Contohnya, biaya medis Rp500 ribu ditambah tiga hari kehilangan pendapatan Rp100 ribu untuk satu orang menghasilkan beban Rp800 ribu. Jika pendamping juga kehilangan penghasilan yang sama selama tiga hari, bebannya menjadi Rp1,1 juta. Perubahan itu bukan karena harga obat naik, melainkan karena waktu produktif orang lain ikut terpakai.

Contoh belum memasukkan semua keadaan, seperti pengasuhan tanpa upah, perjalanan, atau gaji yang tetap dibayar. Hasilnya bukan tarif pengobatan atau dasar santunan pasien tertentu.

Mengapa dua skenario kesehatan berjauhan?

Skenario pertama memakai diagnosis ISPA oleh tenaga kesehatan; yang kedua menambahkan gejala. Orang yang bergejala belum tentu mendapat diagnosis, tetapi gejala saja juga belum memastikan penyebab penyakitnya.

Dengan populasi, prevalensi terdahulu, dan asumsi kenaikan 78 persen, model menghasilkan sekitar 1,78 juta orang pada skenario diagnosis dan 17,36 juta pada cakupan lebih luas. Ini hasil hitungan, bukan pencatatan pasien satu per satu selama delapan bulan.

Grafik biaya memperlihatkan perubahan cakupan tersebut. Pada skenario diagnosis, Tabel 5 menempatkan Papua Tengah pada Rp2,95 triliun, tertinggi dari dua belas wilayah. Pada skenario diagnosis ditambah gejala, Tabel 7 menempatkan Nusa Tenggara Barat pada Rp19,01 triliun. Narasi laporan memiliki ketidaksesuaian urutan; visual artikel mengikuti tabel.

Untuk Jawa Timur, populasi hanya mencakup Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang di sekitar Bromo–Tengger–Semeru. Grafik tidak mewakili seluruh provinsi dan bukan peringkat kondisi kesehatan yang diamati langsung.

Buka hitungannya: naik 78 persen berarti dikali 1,78

Prevalensi adalah bagian penduduk yang mengalami kondisi tertentu. Kenaikan relatif 78 persen mengubah prevalensi 1 persen menjadi 1,78 persen, bukan 79 persen.

Perkalian dasar yang digunakan untuk membaca tabel adalah populasi × prevalensi awal × 1,78. Untuk Kalimantan Barat pada skenario diagnosis, 5.750.000 × 1,1% × 1,78 = 112.585 orang. Hasil ini sesuai dengan jumlah pada Tabel 4, walaupun kolom prevalensi 2026 dalam tabel tersebut mengulang angka awal.

Jika pengali kenaikan dibuat nol, kasus dasar tetap ada. Selisih model dengan dan tanpa kenaikan belum otomatis merupakan jumlah orang yang sakit akibat asap.

Penetapan sebab memerlukan data paparan dan keadaan pembanding tanpa kebakaran. Satu pengali untuk banyak wilayah tidak menggantikan pemeriksaan itu. Simulator hanya menunjukkan kepekaan hitungan terhadap asumsi.

Angka pembanding membantu, asal tidak tertukar dengan belanja

Untuk memberi gambaran skala, laporan membandingkan biaya kesehatan skenario luas dengan belanja pemerintah pusat menurut fungsi kesehatan. Tabel 8 mencantumkan outlook 2026 sebesar Rp138,426 triliun. Rp93,56 triliun dibagi angka itu menghasilkan sekitar 67,6 persen.

Rasio 67,6 persen membandingkan estimasi beban kesehatan dengan belanja pusat menurut fungsi kesehatan. Ia tidak berarti bagian anggaran tersebut sudah habis untuk karhutla, terlebih beban model juga mencakup pendapatan hilang.

Jika hanya biaya langsung Rp69,48 triliun dipakai, rasionya sekitar 50,2 persen. Angka itu tetap estimasi, bukan realisasi belanja. Fungsi kesehatan pusat pun lebih sempit dari seluruh pembiayaan kesehatan nasional.

Potensi pajak bersih daerah yang hilang, Rp269,86 miliar, tidak ditambahkan lagi ke total. Komponen yang saling berkaitan perlu dicocokkan agar tidak terhitung berulang.

Laporan penting tetap perlu dibaca dengan teliti

Laporan membawa kesehatan dan beban keluarga ke pembahasan ekonomi kebakaran. Pesan kebijakan itu penting, sementara ketepatan tiap perhitungan tetap perlu dinilai.

Salah satu koreksi menyangkut pajak DKI: narasi menyebut Rp67 triliun, tetapi Tabel 3 memuat 67.426,78 juta rupiah, sekitar Rp67,43 miliar. Artikel mengikuti satuan tabel; kekeliruan triliun dan miliar membuat perbedaan sekitar seribu kali.

Acuan Kiely dan rekan memasukkan lahan, emisi karbon, dan kesehatan jangka panjang. Sebelum digabung dengan biaya kesehatan lain, perlu diketahui komponen yang diambil serta bagian yang beririsan.

Tanpa data mentah dan pemisahan komponen lengkap, totalnya belum dapat dinyatakan sebagai pengukuran final. Catatan sumber mempertahankan rincian yang sudah dapat diperiksa dan hal yang masih perlu ditanyakan.

Dari menghitung kerugian ke pertanyaan tentang tindakan

CELIOS mengusulkan status bencana nasional, tempat aman dan evakuasi medis bagi kelompok rentan, evaluasi izin usaha, serta tim pemulihan ekosistem. Ini rekomendasi laporan, bukan keterangan bahwa semuanya sudah dijalankan.

Nilai usulan itu melalui masalah yang disasar: koordinasi kapasitas, perlindungan warga, bukti tanggung jawab, dan pencegahan kebakaran berulang.

Pelaksana, informasi yang dibuka, hasil yang diukur, dan keterlibatan warga perlu jelas. Kerugian besar belum menentukan kebijakan terbaik tanpa menilai kemampuan pelaksanaan dan biaya pencegahannya.

Saat angka triliunan muncul, periksa dahulu apakah ia mengukur lahan, orang, kegiatan ekonomi, atau anggaran. Setelah cakupan dan asumsinya jelas, tanyakan siapa menanggung beban dan tindakan apa yang dapat menguranginya.